ACEH UTARA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan rehabilitasi sekolah terdampak bencana di Provinsi Aceh rampung pada 2026. Program tersebut dijalankan melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan agar sekolah dapat kembali beroperasi normal pada tahun ajaran 2026/2027.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pemulihan sekolah pascabencana menjadi prioritas pemerintah untuk menjamin keberlanjutan hak anak atas pendidikan. “Proses pembelajaran tidak boleh berhenti,” kata Mu’ti saat kunjungan kerja ke Aceh.

Kunjungan tersebut dirangkai dengan peresmian revitalisasi 23 sekolah yang dipusatkan di SMAN 1 Baktiya, Aceh Utara. Menurut Mu’ti, pemerintah saat ini masih berada pada fase tanggap darurat menuju rekonstruksi. Sekolah yang mengalami kerusakan berat akan dibongkar dan dibangun kembali di lokasi yang sama menggunakan dana revitalisasi.

“Sekolah yang masih belajar di tenda, nantinya akan dipindahkan ke kelas darurat. Target kami, pada tahun ajaran baru 2026–2027, sekolah dengan kerusakan ringan dan sedang sudah bisa berfungsi kembali secara norimal,” ujar Abdul Mu’ti.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp3,4 triliun untuk pemulihan sekolah terdampak bencana di wilayah Sumatera. Di Aceh Utara, rehabilitasi dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian penuh pada 2026. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada lagi sekolah dengan bangunan rusak, atap bocor, atau sanitasi yang tidak layak.

Berdasarkan data penanganan bencana per 15 Januari 2026, tercatat 171 satuan pendidikan terdampak. Pada jenjang SMK, terdapat 93 sekolah terdampak, dengan 99 data telah diverifikasi dan masuk dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) senilai Rp270 miliar.

Sementara itu, pada jenjang SLB tercatat 20 sekolah terdampak, dengan 15 data terverifikasi dan 13 PKS senilai Rp3,98 miliar. Adapun pada jenjang SKB dan PKBM, terdapat 58 sekolah terdampak, tujuh data terverifikasi, serta dua PKS dengan nilai Rp198 juta. Total nilai bantuan PKS yang telah diproses mencapai Rp274,18 miliar.

Dalam kunjungan lapangan, Abdul Mu’ti meninjau sejumlah sekolah terdampak untuk memastikan kondisi fisik bangunan serta percepatan rehabilitasi. Sekolah yang dikunjungi antara lain SMK Kesuma Bangsa, SMPN 2 Mutiara Batu, SMKN Baktiya, SMPN 7 Muhammadiyah, dan SDN 9 Jambo Aye. Ia juga memantau kegiatan belajar mengajar di sekolah darurat dan TK Liwaul Hamdi.

Program revitalisasi mencakup perbaikan ruang kelas serta pembangunan fasilitas pendukung seperti toilet, perpustakaan, laboratorium, dan ruang praktik. Menurut Abdul Mu’ti, upaya tersebut ditujukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung perkembangan peserta didik.

Kemendikdasmen juga bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat dalam pembangunan unit sekolah baru. Selain itu, pembangunan kelas darurat dilakukan melalui kolaborasi dengan kementerian lain dan organisasi masyarakat. “Setelah kunjungan ini, nota kesepahaman akan segera dilaksanakan,” kata Abdul Mu’ti.

Ia berharap rehabilitasi sekolah dengan kerusakan ringan dan sedang dapat diselesaikan sebelum tahun ajaran 2026/2027. Adapun sekolah yang harus direlokasi dan dibangun baru dengan jumlah ruang kelas besar diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari enam bulan. “Namun kami optimistis seluruhnya dapat ditangani tahun ini karena anggaran sudah tersedia,” ujarnya.