Berita Daerah

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menerbitkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur kegiatan murid selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. SE tersebut meminta sekolah tidak memberikan pekerjaan rumah atau proyek liburan yang berlebihan, terutama yang membutuhkan biaya besar atau penggunaan gawai intensif.
Pemerintah menekankan bahwa masa libur harus menjadi waktu istirahat bagi murid dan kesempatan keluarga untuk berkumpul. Sekolah juga diminta memberikan edukasi keselamatan melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) serta memastikan keamanan aset sekolah selama liburan.
Orang tua diimbau memanfaatkan libur untuk kegiatan positif bersama anak, termasuk literasi, dialog keluarga, rekreasi, serta pendampingan penggunaan gawai dan internet. SE ini berlaku sejak 28 November 2025.
Surat Edaran dapat diunduh di <a href="https://drive.google.com/file/d/1BkO52jJHw6FG4hNDsLGh4HvxCl-NO_d3/view">sini</a>

Berikan komentar

large_Logo-kemendikbud.png

medium_Logo-kemendikbud.png

small_Logo-kemendikbud.png

thumbnail_Logo-kemendikbud.png

Logo-kemendikbud.png

Istri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selvi Ananda, menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) berperan besar sebagai fondasi pembentukan karakter anak di masa depan. Karena itu, tidak semestinya ada tuntutan akademis di PAUD, seperti membaca dan berhitung (Calistung). 

Pernyataan itu disampaikan Selvi dalam Puncak Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (13/11), yang juga dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. Dalam sambutannya, Selvi mengatakan PAUD merupakan masa penting untuk menanamkan moral, adab, dan kasih sayang, bukan semata-mata tempat mengejar kemampuan baca–tulis–hitung.

“PAUD ini dinilai sangat penting… karena sebagai salah satu fondasi untuk anak-anak ke depannya. Di situ diajarkan pendidikan karakter, pendidikan moral,” ujar Selvi.

Ia menilai bahwa menuntut anak PAUD dapat membaca dan berhitung terlalu dini justru berisiko membuat mereka kehilangan masa kecil. “Tidak perlu anak harus bisa membaca atau berhitung sebelum masuk SD. Biarkan mereka belajar kasih sayang dan bermain. Jika dipaksakan, anak-anak bisa kehilangan masa kecilnya,” ucapnya.

Selvi juga menyoroti pentingnya memberi ruang eksplorasi bagi minat dan bakat anak tanpa membandingkan kemampuan satu anak dengan anak lainnya. Ia menegaskan setiap anak memiliki perkembangan dan kemampuan berbeda, termasuk dalam hal akademis.

“Jangan membandingkan anak kita dengan anak lain. Mungkin umur 6 tahun anak saya belum lancar membaca, sementara ada anak lain sudah bisa membaca buku cerita. Itu bukan sesuatu yang harus dibandingkan, karena perkembangan anak sangat cepat dan berbeda-beda,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Selvi mengingatkan bahwa tugas utama pendidik PAUD adalah membentuk karakter anak sesuai minat alami mereka, bukan mengarahkan secara kaku pada standar akademis tertentu. “Yang penting anak mempunyai pendidikan karakter yang baik, moral yang baik. Ini dasar yang paling penting untuk mempersiapkan mereka ke jenjang pendidikan lebih tinggi,” ujarnya.

Tak hanya guru, Selvi menekankan bahwa keluarga memiliki peran yang sama pentingnya dalam perkembangan anak PAUD. Pendidikan dasar, katanya, dimulai dari rumah. Karena itu, ia mendorong kolaborasi erat antara orang tua, tenaga pendidik, satuan PAUD, dan Bunda PAUD di daerah.

“Kolaborasi, kerja sama, dan komunikasi antara orang tua dan tenaga pengajar sangat dibutuhkan,” tegasnya.

Dengan penekanannya tersebut, Selvi kembali menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan anak usia dini bukan diukur dari kemampuan akademis dini, melainkan dari karakter, kebahagiaan, dan kebebasan anak mengenal dirinya sejak usia awal.*

Repro: https://kumparan.com/kumparannews/selvi-ananda-jangan-anak-paud-dipaksa-bisa-baca-tapi-kehilangan-masa-kecilnya-26Eato7REYG/full

medium_Selvi.jpg

small_Selvi.jpg

thumbnail_Selvi.jpg

Selvi.jpg

Selvi Gibran Tekankan Pembentukan Karakter PAUD, Kurangi Tuntutan Akademis

Di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, digitalisasi pembelajaran berhasil menjadi solusi atas beberapa tantangan pendidikan. Satu di antaranya adalah kekurangan guru di SD dan SMP. Hal ini disampaikan Dedie A Rachim, Wali Kota Bogor, saat menjadi narasumber dalam acara Rapat Koordinasi Kepala Daerah di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang, Banten.

Menurut Dedie, penyebab kekurangan guru itu karena mayoritas dari mereka telah memasuki usia pensiun, sementara jumlah murid makin bertambah seiring arus urbanisasi di Kota Bogor

Atas tantangan itu, Dedie beserta jajarannya melakukan beberapa terobosan, mulai dari merger sekolah, pemadatan rombongan belajar, program kampus mengajar, hingga digitalisasi pembelajaran. 

Mulanya, Dedie mewujudkan digitalisasi pembelajaran dengan membuat studio pembelajaran yang ditempatkan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor. Studio pembelajaran itu diisi oleh guru dan disiarkan secara langsung serta dapat diakses oleh warga sekolah. 

“Jadi ini solusi atas tantangan kekurangan guru tersebut,” ujar Dedie.

Kini, seiring kehadiran digitalisasi pembelajaran yang merupakan satu dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diluncurkan Presiden Prabowo, tantangan yang dihadapi Dedie makin ringan. Lebih-lebih, digitalisasi pembelajaran juga menyediakan Interactive Flat Panel (IFP) dengan konten pembelajaran yang sangat menunjang perkembangan pengetahuan para murid.  

Selain Kota Bogor, digitalisasi pembelajaran juga menjadi solusi di Kalimantan Tengah. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, saat menjadi narasumber bersama Wali Kota Bogor tersebut.

Menurut Edy, Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah sekitar 152.443,91 km², dan menjadikannya sebagai provinsi terluas di Indonesia. 

Luas wilayah itu, ternyata melahirkan sejumlah tantangan di dunia pendidikan, khususnya masalah keterjangkauan atau akses. Selain jarak antarwilayah yang berjauhan, sebagian kontur tanah wilayah dengan jumlah penduduk tidak sampai 3 juta jiwa ini, berupa tanah gambut dan rawa sehingga sulit dilewati. Ada juga sungai-sungai yang luas dan perbukitan.

Mengingat hal itu, untuk sektor pendidikan, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mendorong pembangunan dari desa. 

“Saya tidak mau anak-anak di pedalaman tidak sekolah. Begitu juga dengan kesehatan, saya tidak mau anak-anak pedalaman tidak bisa berobat dan tidak bisa makan. Saya ingin anak-anak pedalaman bahagia dan sejahtera," ujar Edy menirukan ucapan Gubernur Kalimantan Tengah.

Berangkat dari hal tersebut, Edy beserta jajarannya mengaku sepakat terhadap program digitalisasi pembelajaran, karena terbukti menjadi solusi atas masalah akses di Kalimantan Tengah.

“Saat itu, kami langsung berkoordinasi dengan kementerian pendidikan untuk program digitalisasi pembelajaran,” katanya. 

Tahun 2024, di Kalimantan Tengah ada 1.198 papan tulis interaktif untuk setiap kelas jenjang SMA/SMK/SKH. “Tahun 2025, ada papan tulis interaktif sebanyak 3.141 unit, sekaligus penambahan panel surya 874 set dan penambahan layanan internet satelit 321 unit,” kata Edy.

Kehadiran panel surya merupakan solusi atas keterbatasan sumber daya sekolah di Kalimantan Tengah, yang sebagian belum terhubung dengan listrik PLN.

Sementara itu, Nugraheni Triastuti, Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah, mengaku kagum atas manfaat digitalisasi pembelajaran yang terbukti solutif, dan berhasil mengatasi beberapa permasalahan di Kota Bogor dan Kalimantan Tengah. 

Menyadari hal itu, Nugraheni yang saat itu menjadi moderator, mengajukan pertanyaan kepada Wempi Wellem Wama, Perwakilan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), tentang tindak lanjut dari praktik baik yang terjadi di dua daerah tersebut.

Menjawab pertanyaan itu, Wempi yang notabene juga merupakan Bupati Malinau, menyatakan bahwa ia bersama anggota APKASI akan menyosialisasikan kedua praktik baik tersebut kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, dengan harapan dapat memberi inspirasi pada daerah-daerah yang masih mengalami kesulitan di bidang pendidikan.*


large_WhatsApp Image 2025-12-04 at 18.24.59.jpeg

medium_WhatsApp Image 2025-12-04 at 18.24.59.jpeg

small_WhatsApp Image 2025-12-04 at 18.24.59.jpeg

thumbnail_WhatsApp Image 2025-12-04 at 18.24.59.jpeg

WhatsApp Image 2025-12-04 at 18.24.59.jpeg

Di Bogor dan Kalimantan Tengah, Digitalisasi Pembelajaran Menjadi Solusi

Mendikdasmen Terbitkan SE Selama Libur Natal dan Tahun Baru

PEMERINTAH Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau seluruh kecamatan di wilayah tersebut. Capaian ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah daerah memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.

“Seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi sudah ter-cover MBG. Ini menunjukkan komitmen kami dalam mendukung program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Cikarang, Rabu, 17 Desember 2025.

Menurut Asep, Program MBG yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto terus diperluas jangkauannya untuk membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Hal ini menjadi krusial mengingat Kabupaten Bekasi merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang besar.

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Bekasi mencapai 3.273.868 jiwa, dengan populasi peserta didik yang signifikan, terdiri atas 71.025 siswa PAUD, 351.367 siswa SD, dan 137.632 siswa SMP. Dengan kondisi tersebut, MBG dinilai sebagai program strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Asep menjelaskan bahwa kesiapan Kabupaten Bekasi dalam mendukung kebijakan ini tercermin dari implementasi program yang telah menjangkau 90 desa di 23 kecamatan. Pelaksanaan MBG didukung oleh 188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah terdaftar dan beroperasi sesuai ketentuan.

Berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi tahun 2025, jumlah penerima manfaat MBG terus mengalami peningkatan. Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau 66.209 siswa PAUD hingga SMP atau sekitar 39,9 persen dari total sasaran peserta didik.

Selain menyasar siswa, MBG juga menjangkau kelompok rentan lainnya, yakni 5.770 balita, 1.139 ibu hamil, dan 1.290 ibu menyusui. Pada jenjang pendidikan, capaian penerima MBG tercatat sebesar 2,58 persen untuk PAUD, 6,08 persen pada jenjang SD, dan 31,25 persen di tingkat SMP. Capaian ini akan terus ditingkatkan seiring penambahan dapur SPPG dan penguatan sistem distribusi makanan bergizi.

“Capaian ini akan terus kami dorong agar semakin banyak anak dan kelompok rentan yang mendapatkan manfaat MBG secara bertahap dan merata,” kata Asep.

Dari sisi pengawasan, Pemerintah Kabupaten Bekasi berupaya memastikan kualitas dan kuantitas makanan tetap terjaga. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan di dapur SPPG, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.

Meski demikian, Asep mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan program, antara lain proses sertifikasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang masih berjalan, pengelolaan limbah sisa makanan yang belum optimal, serta stabilitas ketersediaan bahan baku bagi dapur SPPG.

Sebagai langkah perbaikan, pemerintah daerah mendorong percepatan sertifikasi SLHS melalui pelatihan pengolahan makanan bersama Dinas Kesehatan, memperkuat pembentukan Satgas MBG, serta mengembangkan jejaring kerja sama dengan kelompok tani, kelompok ternak, BUMDes, dan pelaku usaha lokal guna memperkuat rantai pasok sekaligus mendukung perekonomian masyarakat.

“Kendala yang ada menjadi bahan evaluasi kami. Pemerintah daerah akan terus melakukan pembenahan agar pelaksanaan MBG semakin optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Bekasi Didik Setiadi menilai Program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing, sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi masa depan. Kami ingin memastikan anak-anak Kabupaten Bekasi tumbuh sehat dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik,” katanya.*

Repro: https://megapolitan.antaranews.com/berita/472396/pemkab-bekasi-sebut-mbg-instrumen-strategis-bangun-sdm-sejak-dini

large_20250823-002.jpg

medium_20250823-002.jpg

small_20250823-002.jpg

thumbnail_20250823-002.jpg

20250823-002.jpg

Wakil Bupati Bekasi: Seluruh Kecamatan Sudah Ter-cover MBG

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berperan penting dalam mendukung perkembangan fisik dan mental siswa. Hal tersebut tercermin dalam kegiatan penyerahan simbolis paket MBG yang digelar di SMA Negeri 1 Singaraja, Kabupaten Buleleng, dan dihadiri langsung oleh Camat Buleleng, Putu Gopi Suparnaca, Senin 8 Desember 2025. 

Kehadiran Camat Buleleng dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya pemenuhan gizi seimbang bagi pelajar sebagai generasi penerus. 

Pada kesempatan itu, secara simbolis, Putu menyerahkan paket MBG kepada para siswa, disaksikan oleh pihak sekolah, jajaran guru, serta peserta didik SMA Negeri 1 Singaraja.

Melalui program MBG, pemerintah berharap kebutuhan gizi siswa dapat terpenuhi dengan lebih baik sehingga berdampak langsung pada peningkatan konsentrasi belajar, daya tahan tubuh, serta kesiapan mental siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Asupan gizi yang cukup dan seimbang diyakini menjadi faktor penting dalam menunjang tumbuh kembang remaja usia sekolah.

Program MBG juga dipandang sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan memastikan siswa mendapatkan makanan bergizi, program ini tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan fisik, tetapi juga pada pembentukan mental yang lebih kuat, fokus, dan produktif.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Kapolres Buleleng, Dandim Buleleng, perwakilan Kejaksaan Negeri Singaraja, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, serta sejumlah undangan lainnya. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini menunjukkan sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Buleleng.

Penyerahan simbolis paket MBG berlangsung lancar dan disambut dengan antusias oleh para siswa. Mereka tampak gembira menerima makanan bergizi yang disiapkan sesuai standar kualitas gizi dan kebersihan, sekaligus menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan dan masa depan generasi muda.

Repro: https://buleleng.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/43_pemenuhan-gizi-pelajar-camat-buleleng-apresiasi-program-mbg-di-sman-1-singaraja

large_camat.jpg

medium_camat.jpg

small_camat.jpg

thumbnail_camat.jpg

camat.jpg

MBG Bantu Perkembangan Fisik dan Mental Siswa

BUNDA PAUD Kabupaten Musi Banyuasin, Patimah Toha, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi instrumen penting dalam memastikan anak-anak usia dini memperoleh asupan gizi yang cukup sejak tahap awal pertumbuhan. Penegasan tersebut disampaikannya saat melakukan peninjauan langsung pelaksanaan MBG di TK Negeri Pembina Sekayu dan SD Negeri 8 Sekayu, Rabu, 17 Desember 2025.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa layanan gizi yang disediakan melalui program MBG benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak, khususnya peserta didik PAUD yang berada pada fase emas tumbuh kembang. 

Selain mengunjungi sekolah, Patimah Toha juga meninjau Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Musi Banyuasin yang berperan sebagai pusat penyediaan makanan bergizi bagi satuan pendidikan di wilayah tersebut.

Menurut Patimah, kehadiran MBG merupakan bagian dari komitmen negara dalam memberikan perlindungan gizi sejak dini, sejalan dengan program nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini menyasar peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui, sebagai langkah strategis untuk menekan angka stunting dan malnutrisi.

Dalam kunjungannya ke sekolah, Bunda PAUD Muba berinteraksi langsung dengan anak-anak sembari mengamati proses penyajian makanan, kebersihan, dan cara konsumsi makanan bergizi. Ia menekankan bahwa kualitas gizi, keamanan pangan, serta ketepatan sasaran merupakan kunci keberhasilan program MBG, terutama bagi anak usia dini yang sangat rentan terhadap kekurangan gizi.

“Program MBG bertujuan memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup sejak dini. SPPG menjadi ujung tombak penyediaan makanan bergizi, sehingga sinergi semua pihak sangat diperlukan agar pelaksanaannya tepat dan berkelanjutan di Musi Banyuasin,” ujar Patimah Toha.

Ia juga menilai keterlibatan pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta aparat keamanan melalui pengelolaan SPPG mencerminkan komitmen bersama dalam menyukseskan program strategis nasional tersebut. Patimah berharap pelaksanaan MBG di Kabupaten Musi Banyuasin dapat menjadi contoh penerapan program yang tertib, higienis, dan tepat sasaran, khususnya dalam melindungi anak-anak PAUD.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berjalan optimal, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kesehatan anak usia dini dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di daerah.*

Repro: https://infopublik.id/kategori/prioritas-nasional/952315/dukung-program-presiden-muba-perkuat-pelaksanaan-makan-bergizi-gratis

BERITA DAERAH

Mendikdasmen Terbitkan SE Selama Libur Natal dan Tahun Baru

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH