News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

PEMERINTAH Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau seluruh kecamatan di wilayah tersebut. Capaian ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah daerah memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.

“Seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi sudah ter-cover MBG. Ini menunjukkan komitmen kami dalam mendukung program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Cikarang, Rabu, 17 Desember 2025.

Menurut Asep, Program MBG yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto terus diperluas jangkauannya untuk membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Hal ini menjadi krusial mengingat Kabupaten Bekasi merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang besar.

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Bekasi mencapai 3.273.868 jiwa, dengan populasi peserta didik yang signifikan, terdiri atas 71.025 siswa PAUD, 351.367 siswa SD, dan 137.632 siswa SMP. Dengan kondisi tersebut, MBG dinilai sebagai program strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Asep menjelaskan bahwa kesiapan Kabupaten Bekasi dalam mendukung kebijakan ini tercermin dari implementasi program yang telah menjangkau 90 desa di 23 kecamatan. Pelaksanaan MBG didukung oleh 188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah terdaftar dan beroperasi sesuai ketentuan.

Berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi tahun 2025, jumlah penerima manfaat MBG terus mengalami peningkatan. Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau 66.209 siswa PAUD hingga SMP atau sekitar 39,9 persen dari total sasaran peserta didik.

Selain menyasar siswa, MBG juga menjangkau kelompok rentan lainnya, yakni 5.770 balita, 1.139 ibu hamil, dan 1.290 ibu menyusui. Pada jenjang pendidikan, capaian penerima MBG tercatat sebesar 2,58 persen untuk PAUD, 6,08 persen pada jenjang SD, dan 31,25 persen di tingkat SMP. Capaian ini akan terus ditingkatkan seiring penambahan dapur SPPG dan penguatan sistem distribusi makanan bergizi.

“Capaian ini akan terus kami dorong agar semakin banyak anak dan kelompok rentan yang mendapatkan manfaat MBG secara bertahap dan merata,” kata Asep.

Dari sisi pengawasan, Pemerintah Kabupaten Bekasi berupaya memastikan kualitas dan kuantitas makanan tetap terjaga. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan di dapur SPPG, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.

Meski demikian, Asep mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan program, antara lain proses sertifikasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang masih berjalan, pengelolaan limbah sisa makanan yang belum optimal, serta stabilitas ketersediaan bahan baku bagi dapur SPPG.

Sebagai langkah perbaikan, pemerintah daerah mendorong percepatan sertifikasi SLHS melalui pelatihan pengolahan makanan bersama Dinas Kesehatan, memperkuat pembentukan Satgas MBG, serta mengembangkan jejaring kerja sama dengan kelompok tani, kelompok ternak, BUMDes, dan pelaku usaha lokal guna memperkuat rantai pasok sekaligus mendukung perekonomian masyarakat.

“Kendala yang ada menjadi bahan evaluasi kami. Pemerintah daerah akan terus melakukan pembenahan agar pelaksanaan MBG semakin optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Bekasi Didik Setiadi menilai Program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing, sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi masa depan. Kami ingin memastikan anak-anak Kabupaten Bekasi tumbuh sehat dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik,” katanya.*

Repro: https://megapolitan.antaranews.com/berita/472396/pemkab-bekasi-sebut-mbg-instrumen-strategis-bangun-sdm-sejak-dini

large_20250823-002.jpg

medium_20250823-002.jpg

small_20250823-002.jpg

thumbnail_20250823-002.jpg

20250823-002.jpg

PEMERINTAH Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau seluruh kecamatan di wilayah tersebut. Capaian ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah daerah memperkuat

Wakil Bupati Bekasi: Seluruh Kecamatan Sudah Ter-cover MBG

BUNDA PAUD Kabupaten Musi Banyuasin, Patimah Toha, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi instrumen penting dalam memastikan anak-anak usia dini memperoleh asupan gizi yang cukup sejak tahap awal pertumbuhan. Penegasan tersebut disampaikannya saat melakukan peninjauan langsung pelaksanaan MBG di TK Negeri Pembina Sekayu dan SD Negeri 8 Sekayu, Rabu, 17 Desember 2025.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa layanan gizi yang disediakan melalui program MBG benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak, khususnya peserta didik PAUD yang berada pada fase emas tumbuh kembang. 

Selain mengunjungi sekolah, Patimah Toha juga meninjau Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Musi Banyuasin yang berperan sebagai pusat penyediaan makanan bergizi bagi satuan pendidikan di wilayah tersebut.

Menurut Patimah, kehadiran MBG merupakan bagian dari komitmen negara dalam memberikan perlindungan gizi sejak dini, sejalan dengan program nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini menyasar peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui, sebagai langkah strategis untuk menekan angka stunting dan malnutrisi.

Dalam kunjungannya ke sekolah, Bunda PAUD Muba berinteraksi langsung dengan anak-anak sembari mengamati proses penyajian makanan, kebersihan, dan cara konsumsi makanan bergizi. Ia menekankan bahwa kualitas gizi, keamanan pangan, serta ketepatan sasaran merupakan kunci keberhasilan program MBG, terutama bagi anak usia dini yang sangat rentan terhadap kekurangan gizi.

“Program MBG bertujuan memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup sejak dini. SPPG menjadi ujung tombak penyediaan makanan bergizi, sehingga sinergi semua pihak sangat diperlukan agar pelaksanaannya tepat dan berkelanjutan di Musi Banyuasin,” ujar Patimah Toha.

Ia juga menilai keterlibatan pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta aparat keamanan melalui pengelolaan SPPG mencerminkan komitmen bersama dalam menyukseskan program strategis nasional tersebut. Patimah berharap pelaksanaan MBG di Kabupaten Musi Banyuasin dapat menjadi contoh penerapan program yang tertib, higienis, dan tepat sasaran, khususnya dalam melindungi anak-anak PAUD.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berjalan optimal, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kesehatan anak usia dini dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di daerah.*

Repro: https://infopublik.id/kategori/prioritas-nasional/952315/dukung-program-presiden-muba-perkuat-pelaksanaan-makan-bergizi-gratis

large_IMG-20251218-WA0005.jpg

medium_IMG-20251218-WA0005.jpg

small_IMG-20251218-WA0005.jpg

thumbnail_IMG-20251218-WA0005.jpg

IMG-20251218-WA0005.jpg

BUNDA PAUD Kabupaten Musi Banyuasin, Patimah Toha, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi instrumen penting dalam memastikan anak-anak usia dini memperoleh asupan gizi yang cukup sejak tahap awal pertumbu

Bunda PAUD Muba: MBG Pastikan Anak PAUD Dapat Asupan Gizi Sejak Dini

*Direktur Jenderal PAUD Dasmen mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah turun langsung ke lokasi bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Kehadiran mereka tidak hanya membawa bantuan, tetapi juga semangat bagi warga sekolah untuk bangkit dan kembali pulih.*

-o0o-

LUMPUR masih menempel di kaki meja dan dinding kelas SMA Negeri 1 Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Bau air bah belum sepenuhnya hilang ketika Indah Ramadhani kembali melangkah ke halaman sekolahnya. Tak ada tas penuh buku di tangannya. Seragam sekolah berganti pakaian seadanya. Banjir besar—galodo—yang melanda penghujung November 2025 bukan hanya merusak bangunan, tetapi juga menyeret rutinitas belajar yang selama ini dianggap pasti.

“Sebagian besar buku dan alat tulis kami rusak atau hanyut,” ujar Indah lirih, awal Desember 2025. 

Sejak banjir, SMA Negeri 1 Batang Anai itu berubah menjadi ruang sunyi penuh lumpur, jauh dari hiruk-pikuk cerita dan pelajaran.

Apa yang dialami Indah terjadi di banyak wilayah: dari Sumatera Barat hingga Sumatera Utara dan Aceh. Ribuan ruang kelas terendam. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat sedikitnya 2.798 satuan pendidikan terdampak. Lebih dari 208 ribu murid serta sekitar 19 ribu guru dan tenaga kependidikan mengalami gangguan langsung pada proses belajar. Buku pelajaran rusak, bangku dan meja hanyut, arsip sekolah hilang, dan pembelajaran berhenti mendadak. Pendidikan pun berubah dari rutinitas harian menjadi urusan darurat.

Pada hari-hari awal bencana, Kemendikdasmen memastikan tak ada sekolah yang terlewat dari perhatian. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dan Direktur Jenderal PAUD Dasmen, Gogot Suharwoto, beserta jajarannya turun langsung mendampingi warga sekolah terdampak banjir, mulai dari Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara hingga Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Kehadiran Dirjen Gogot yang membersamai Mendikdasmen menjadi dukungan moral bagi kepala sekolah dan guru yang tengah berjuang memulihkan layanan pendidikan.

“Kami hadir untuk membersamai proses pemulihan, mendengar langsung cerita kepala sekolah dan guru. Kami menyalurkan bantuan, menyiapkan ruang belajar sementara, serta memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak belajar dengan aman,” ujar Dirjen Gogot di Aceh Tamiang, Selasa, 9 Desember 2025.

Sementara Menteri Mu’ti menegaskan bahwa sejak awal bencana, jejaring kementerian di daerah segera digerakkan.

“Kami langsung bergerak bersama Unit Pelaksana Teknis di daerah terdampak dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan kaji cepat dampak dan kebutuhan pendidikan,” katanya.

Berdasarkan pendataan tersebut, pemerintah menyusun langkah pemulihan. Bantuan tidak berhenti pada angka, tetapi hadir nyata di lapangan: school kit bagi murid yang kehilangan perlengkapan belajar, family kit untuk keluarga terdampak, tenda darurat yang difungsikan sebagai ruang kelas sementara, hingga dukungan konektivitas internet di wilayah terisolasi. Santunan juga diberikan kepada murid dan guru yang meninggal dunia atau menjalani perawatan, disertai pendampingan psikososial untuk membantu pemulihan trauma anak-anak.

Di beberapa sekolah yang terdampak bencana, kehadiran Menteri Mu’ti dan Dirjen Gogot yang membawa bantuan menjadi penanda awal kebangkitan. Lumpur masih tersisa di sudut sekolah, tetapi harapan mulai tumbuh.

“Kami menyampaikan belasungkawa atas bencana ini. Semoga pembersihan segera selesai dan pembelajaran bisa kembali berjalan,” kata Menteri Mu’ti di hadapan guru, murid, dan orang tua.

Kepala sekolah Syafrizal merasakan dampaknya lebih dari sekadar bantuan fisik. “Ini memberi keyakinan bahwa sekolah tidak ditinggalkan. Guru dan murid kembali memiliki semangat untuk bangkit,” ujarnya.

Cerita serupa datang dari Kabupaten Agam. Rahmat Hidayat, kepala SD yang sekolahnya sempat terendam banjir, menilai kecepatan respons menjadi faktor penting. “Kami bisa segera membersihkan sekolah dan menyiapkan pembelajaran darurat karena bantuan datang relatif cepat,” katanya.

Kemendikdasmen menyadari setiap daerah memiliki kondisi berbeda. Ada sekolah yang bisa segera digunakan, ada pula yang memerlukan waktu lebih lama. Karena itu, pemerintah memberi ruang fleksibilitas bagi daerah dan satuan pendidikan dalam menentukan pola pembelajaran.

“Kondisi setiap sekolah tidak sama. Pembelajaran kami serahkan pada kebijakan pemerintah daerah. Yang terpenting, hak belajar murid tetap terpenuhi dan keselamatan mereka terjamin,” ujar Menteri Mu’ti.

Di sejumlah tempat, kelas digelar bergilir. Di tempat lain, tenda darurat menjadi ruang belajar sementara. Ada pula sekolah yang digabung sementara atau memanfaatkan pembelajaran daring dan hibrida. Jadwal dan evaluasi disesuaikan agar murid tidak terbebani di tengah situasi darurat.

Bencana juga menyisakan persoalan lain: hilangnya dokumen akademik. Rapor dan ijazah yang hanyut berpotensi menghambat masa depan murid. Untuk itu, Kemendikdasmen memastikan layanan penerbitan ulang dokumen dilakukan dengan prosedur yang dipermudah.

“Kehilangan dokumen pendidikan tidak boleh menghambat masa depan murid,” ujar Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti.

Pendampingan langsung dari Kemendikdasmen menjadi suntikan semangat bagi warga sekolah yang bangkit dari bencana. Setiap bantuan dan senyum anak-anak yang kembali terlihat menjadi tanda bahwa pemulihan perlahan berjalan.

“Pemulihan mungkin belum selesai, tetapi hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tetap menjadi prioritas utama,” tegas Dirjen Gogot.

Kini, saat fase tanggap darurat mulai berlalu, pemerintah menyiapkan pemulihan jangka menengah. Sekolah dengan kerusakan berat akan masuk agenda revitalisasi—bukan sekadar memperbaiki bangunan, tetapi memastikan sekolah lebih aman dan siap menghadapi risiko bencana ke depan.

Di ruang-ruang kelas yang masih menyisakan lumpur, pendidikan memang belum sepenuhnya pulih. Namun bagi Indah dan ribuan murid lainnya, satu hal telah kembali: keyakinan bahwa sekolah mereka akan hidup lagi—dan hak untuk belajar tidak ikut tenggelam bersama galodo.

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan, Kemendikdasmen terus menyalurkan bantuan pendidikan ke wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera sejak bencana terjadi pada 25 November 2025. Hingga 18 Desember 2025, pemerintah telah memetakan kebutuhan layanan pendidikan, mencakup penyediaan 2.873 ruang kelas sementara, 141.355 perlengkapan belajar bagi siswa, layanan dukungan psikososial, pendampingan pembelajaran darurat, serta tunjangan khusus bagi guru terdampak bencana.

Untuk mendukung penanganan itu, Kemendikdasmen mengalokasikan bantuan operasional awal sebesar Rp21,1 miliar dari anggaran eksisting dan Rp18,53 miliar dari anggaran revisi. Anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan sarana pembelajaran darurat, operasional pembersihan sekolah, perlengkapan belajar darurat, serta pendampingan dukungan psikososial bagi warga satuan pendidikan terdampak. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran revisi sebesar Rp35 miliar yang secara khusus dialokasikan untuk mendukung 16.500 guru terdampak bencana.

Seiring penanganan darurat, pembelajaran di wilayah terdampak mulai berangsur pulih. Sejak 8 Desember 2025, sebagian besar daerah terdampak di Aceh telah kembali melaksanakan pembelajaran. Di Sumatera Barat, hampir seluruh wilayah terdampak mulai belajar kembali, kecuali sejumlah sekolah di Kabupaten Agam yang masih diliburkan hingga 22 Desember 2025. Sementara di Sumatera Utara, pembelajaran berlangsung bertahap, dengan sebagian daerah telah kembali menjalankan pembelajaran penuh sesuai kondisi masing-masing.

Kisah pemulihan pendidikan pasca galodo ini menunjukkan bahwa di tengah lumpur dan keterbatasan, negara hadir menjaga satu hal yang paling mendasar: hak anak-anak untuk tetap belajar.*

-o0o-

*Diolah dari berbagai sumber, di antaranya:*

- https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14268-kemendikdasmen-salurkan-dana-darurat-wujud-tanggap-darurat-b
- https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14279-kemendikdasmen-salurkan-bantuan-senilai-rp133-miliar-dukung-
- https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14333-kemendikdasmen-paparkan-kondisi-pendidikan-terdampak-bencana
- https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14321-penjelasan-mendikdasmen-terkait-pembelajaran-di-wilayah-terd
- https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14327-sekolah-terdampak-banjir-di-sumbar-apresiasi-gerak-cepat-kem
- https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14356-mendikdasmen-pastikan-revitalisasi-satuan-pendidikan-untuk-g
- https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14344-kemendikdasmen-pastikan-kelancaran-layanan-dokumen-murid-ter
- https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14357-mendikdasmen-salurkan-langsung-bantuan-ke-sekolah-terdampak-

large_download (1).jpg

medium_download (1).jpg

small_download (1).jpg

thumbnail_download (1).jpg

download (1).jpg

Direktur Jenderal PAUD Dasmen mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah turun langsung ke lokasi bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Kehadiran mereka tidak hanya membawa bantuan, tetapi juga semangat 

Memulihkan Pendidikan di Tengah Galodo

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis negara yang dirancang untuk memberikan dampak berlapis: meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus membangun fondasi kesehatan fisik dan kognitif jutaan anak Indonesia. Dalam perspektif pembangunan nasional, MBG tidak dapat dipahami sekadar sebagai program pemenuhan konsumsi harian, melainkan sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia untuk menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045 yang sehat, cerdas, dan berdaya saing global.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa MBG harus ditempatkan dalam kerangka besar pembangunan manusia. “Kita harus meluruskan pemahaman bersama. Program MBG bukan sekadar program logistik atau program sosial. Ini adalah program strategis investasi sumber daya manusia,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Program Prioritas 06 (TP-06) Implementasi Makan Bergizi Gratis di Satuan Pendidikan, di Jakarta, Senin (8/12).

Menurut Gogot, pendidikan yang bermutu tidak dapat dilepaskan dari prasyarat dasar yang menopangnya, yakni kesehatan dan kesiapan kognitif peserta didik. Pemenuhan gizi seimbang merupakan fondasi bagi tumbuhnya kemampuan berpikir, konsentrasi, dan daya serap pembelajaran. “Perut yang kenyang dengan gizi seimbang adalah prasyarat mutlak bagi otak yang cerdas. Inilah landasan filosofis dan kebijakan mengapa MBG menjadi program mandatory dan prioritas utama Ditjen PAUD Dikdasmen,” tegasnya.

Hingga saat ini, program MBG telah menjangkau 12.211.238 peserta didik di 96.358 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Capaian tersebut tidak terlepas dari peran aktif unit pelaksana teknis (UPT) di daerah. Gogot menyampaikan apresiasi kepada para advokator di lapangan yang telah mengawal implementasi program. “Sebanyak 14.821 sekolah telah terimbas program pendampingan dan edukasi MBG. Ini menunjukkan bahwa investasi SDM melalui pendidikan dan gizi dijalankan secara sistematis hingga ke akar rumput,” tuturnya.

Lebih lanjut, Gogot menekankan bahwa peran Ditjen PAUD Dikdasmen adalah memastikan MBG terintegrasi penuh ke dalam ekosistem pendidikan. Penguatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) menjadi pintu masuk utama agar MBG bertransformasi dari sekadar distribusi makanan menjadi wahana pembelajaran terapan tentang gizi, kesehatan, dan gaya hidup sehat yang berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, Direktur SMP, Maulani Mega Hapsari, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk menjaga kualitas investasi program MBG. “Kegiatan ini diselenggarakan untuk merefleksikan capaian, mengevaluasi proses, serta memetakan strategi pendampingan ke depan agar implementasi MBG di daerah berjalan optimal,” ujarnya.

Mega menjelaskan bahwa pelaksanaan Rakor didasari oleh tiga landasan utama. Pertama, urgensi nasional. MBG merupakan bagian integral dari penguatan UKS dan penanggulangan masalah gizi peserta didik, sehingga UPT di seluruh Indonesia memiliki tanggung jawab langsung untuk memastikan integrasi program ke dalam kehidupan sekolah. Kedua, mandat kelembagaan. Sebagai penggerak mutu pendidikan di daerah, BBPMP dan BPMP wajib memastikan efektivitas advokasi kepada pemerintah daerah dan pendampingan sekolah dalam menjalankan MBG. “Kinerja UPT diukur dari seberapa efektif tim di lapangan mengawal investasi SDM ini,” jelasnya.

Ketiga, kebutuhan refleksi berbasis data. Mega menegaskan bahwa pengambilan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari data implementasi lapangan. “Rakor ini secara spesifik ditujukan untuk melakukan refleksi dan evaluasi berbasis data, khususnya pada jenjang SMP, guna mengidentifikasi bottleneck dan praktik baik yang dapat direplikasi,” ungkapnya.

Rapat Koordinasi TP-06 Tahun 2025 mengusung tema “Refleksi dan Evaluasi Program Prioritas Makan Bergizi Gratis di Satuan Pendidikan Tahun 2025” dan diikuti oleh 88 peserta yang terdiri atas kepala UPT BBPMP/BPMP, penanggung jawab TP-06 di daerah, serta tim percepatan program prioritas dari berbagai direktorat di lingkungan Ditjen PAUD Dikdasmen.

Menurut Mega, komposisi peserta yang melibatkan pengambil keputusan dan pelaksana teknis menjamin bahwa setiap strategi yang disepakati tidak hanya memiliki legitimasi kelembagaan, tetapi juga kepastian eksekusi di lapangan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua sesi utama, yakni sesi refleksi dan evaluasi kinerja, serta sesi perumusan strategi dan rekomendasi. Luaran yang diharapkan meliputi dokumen evaluasi kinerja dan rekomendasi operasional MBG, peta strategi pendampingan dan advokasi UPT tahun 2026, serta kesepakatan penyelarasan data dan pelaporan MBG yang terintegrasi antara pusat dan daerah.

Menutup laporannya, Mega menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dan menegaskan harapan agar MBG terus diperkuat sebagai investasi jangka panjang bangsa. “Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis menjadi semakin baik, semakin merata, dan semakin berdampak nyata bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” ujarnya.*

Repro: https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14338-optimalisasikan-implementasi-mbg-di-daerah-kemendikdasmen-ge

medium_Untitled-1 copy.jpg

small_Untitled-1 copy.jpg

thumbnail_Untitled-1 copy.jpg

Untitled-1 copy.jpg

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis negara yang dirancang untuk memberikan dampak berlapis: meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus membangun fondasi kesehatan fisik dan kogn

MBG: Program Strategis Investasi SDM

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berperan penting dalam mendukung perkembangan fisik dan mental siswa. Hal tersebut tercermin dalam kegiatan penyerahan simbolis paket MBG yang digelar di SMA Negeri 1 Singaraja, Kabupaten Buleleng, dan dihadiri langsung oleh Camat Buleleng, Putu Gopi Suparnaca, Senin 8 Desember 2025. 

Kehadiran Camat Buleleng dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya pemenuhan gizi seimbang bagi pelajar sebagai generasi penerus. 

Pada kesempatan itu, secara simbolis, Putu menyerahkan paket MBG kepada para siswa, disaksikan oleh pihak sekolah, jajaran guru, serta peserta didik SMA Negeri 1 Singaraja.

Melalui program MBG, pemerintah berharap kebutuhan gizi siswa dapat terpenuhi dengan lebih baik sehingga berdampak langsung pada peningkatan konsentrasi belajar, daya tahan tubuh, serta kesiapan mental siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Asupan gizi yang cukup dan seimbang diyakini menjadi faktor penting dalam menunjang tumbuh kembang remaja usia sekolah.

Program MBG juga dipandang sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan memastikan siswa mendapatkan makanan bergizi, program ini tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan fisik, tetapi juga pada pembentukan mental yang lebih kuat, fokus, dan produktif.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Kapolres Buleleng, Dandim Buleleng, perwakilan Kejaksaan Negeri Singaraja, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, serta sejumlah undangan lainnya. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini menunjukkan sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Buleleng.

Penyerahan simbolis paket MBG berlangsung lancar dan disambut dengan antusias oleh para siswa. Mereka tampak gembira menerima makanan bergizi yang disiapkan sesuai standar kualitas gizi dan kebersihan, sekaligus menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan dan masa depan generasi muda.

Repro: https://buleleng.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/43_pemenuhan-gizi-pelajar-camat-buleleng-apresiasi-program-mbg-di-sman-1-singaraja

large_camat.jpg

medium_camat.jpg

small_camat.jpg

thumbnail_camat.jpg

camat.jpg

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berperan penting dalam mendukung perkembangan fisik dan mental siswa. Hal tersebut tercermin dalam kegiatan penyerahan simbolis paket MBG yang digelar di SMA Negeri 1 Singaraja, Kabu

MBG Bantu Perkembangan Fisik dan Mental Siswa

*Kelas psikososial di tenda-tenda darurat adalah upaya memulihkan harapan sekaligus mengembalikan rasa aman dan optimisme murid-murid. Sementara kehadiran Mendikdasmen beserta Dirjen PAUD Dasmen menambah semangat bagi warga sekolah yang tengah berupaya bangkit dari bencana*. 

-o0o-

LANGIT di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, belum sepenuhnya cerah. Awan kelabu masih menggantung di atas halaman sekolah yang kini dipenuhi tenda-tenda darurat. Lumpur sisa banjir besar beberapa pekan lalu masih menempel di sudut-sudut bangunan. Namun, dari salah satu tenda kecil, terdengar suara yang mematahkan kesunyian: nyanyian anak-anak PAUD, riang dan tak kenal takut.

Di ruang belajar sementara itu, tikar plastik menjadi alas duduk. Anak-anak berbaris kecil, sebagian masih mengenakan sandal pinjaman. Ketika Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dasmen), Gogot Suharwoto melangkah masuk, mereka menyambutnya dengan mata berbinar.

Dua sosok itu duduk di lantai, sejajar dengan anak-anak, lalu ikut bernyanyi dan tertawa bersama mereka. Menemani Menteri Mu’ti membacakan dongeng, kedua mata Dirjen Gogot berkaca-kaca mengamati respon anak-anak yang tampak ceria. 

Dalam dongeng yang dibacakan, Menteri Mu’ti berubah menjadi “harimau yang harus tanggap”. Anak-anak menirukan gerakannya, tertawa lepas, seolah lupa bahwa beberapa pekan lalu mereka menyaksikan air bah menelan rumah dan sekolah. Di tenda itu, ketakutan perlahan berubah menjadi keceriaan.

“Anak-anak semuanya harus jadi anak yang baik, saling membantu, sayang kepada teman, sayang kepada ayah dan bunda, dan tetap ceria meskipun situasi seperti saat ini,” kata Menteri Mu’ti dengan suara lembut, Minggu, 7 Desember 2025. Kalimat sederhana itu disambut tawa dan tepuk tangan kecil, seakan menjadi janji bersama untuk kembali tersenyum.

Di kelas itu, para pendamping psikososial mengajak anak-anak bernyanyi bersama, mendongeng untuk murid PAUD, hingga melakukan permainan sederhana untuk mengembalikan rasa aman dan keceriaan setelah bencana. Keikutsertaan Menteri Mu’ti dan Dirjen Gogot dalam sesi tersebut, membuat suasana semakin hidup.

Beberapa anak mengangkat tangan dengan penuh percaya diri. Satu per satu menyebutkan cita-cita. Ada yang ingin menjadi pendongeng, ada yang bermimpi mengenakan seragam polisi, bahkan ada yang berujar ingin menjadi menteri. Menteri Mu’ti dan Dirjen Gogot mendengarkan semuanya dengan sabar, membalas dengan senyum dan pujian. Di tengah tenda darurat, mimpi-mimpi kecil itu kembali dinyalakan.

![14327.png](/uploads/14327_d1924bfb16.png)

Momen itu bukan sekadar interaksi simbolik antara pejabat dan murid. Ia adalah bagian dari upaya memulihkan rasa aman anak-anak yang trauma oleh galodo. Bagi mereka, sekolah bukan lagi sekadar bangunan; ia adalah tempat untuk kembali merasa dilindungi, tertawa, dan berani berharap.

Tak jauh dari Kabupaten Agam, di beberapa sekolah di Batang Anai, Padang Pariaman, jejak banjir masih jelas terlihat. Kursi dan meja yang tersisa berdiri miring, dinding kelas masih berlapis lumpur. Guru dan murid bergotong royong membersihkan sekolah, menyapu tanah merah yang terbawa arus air.

Saat Menteri Mu’ti dan Dirjen Gogot datang menyerahkan bantuan pendidikan awal, suasana sekolah belum sepenuhnya pulih. Bantuan yang diserahkan meliputi school kit untuk 100 siswa, family kit, serta dana tunai untuk guru dan sekolah. Sederhana, tetapi menjadi penopang awal untuk kembali membuka pintu kelas.

“Proses pembersihan di sekolah ini terus dilakukan. Kami tadi sedikit memberikan bantuan supaya prosesnya bisa lebih cepat,” ujar Menteri Mu’ti.

Bagi para murid terdampak banjir bah, bantuan itu lebih dari sekadar paket perlengkapan sekolah. Mereka masih mengingat detik-detik ketika banjir menghantam rumahnya.

Kepala SMA Negeri 1 Batang Anai, Zulbaedah, menyebut kehadiran pemerintah pusat sebagai suntikan semangat bagi warga sekolah. “Alhamdulillah Bapak Menteri dan Dirjen hadir, memotivasi serta memberikan bantuan agar lumpur dapat segera dibersihkan, sehingga proses belajar bisa kembali dilaksanakan,” ujarnya, menatap halaman sekolah yang perlahan berubah dari kubangan lumpur menjadi ruang harapan.

Kelas psikososial di tenda-tenda darurat dan bantuan di sekolah-sekolah terdampak bukan sekadar respons cepat atas bencana. Di baliknya, ada upaya memulihkan rasa aman dan optimisme anak-anak dari PAUD hingga SMA.

Pendampingan langsung dari Kemendikdasmen menjadi suntikan semangat bagi warga sekolah yang tengah bangkit dari bencana. Setiap bantuan dan setiap senyum anak-anak yang kembali muncul menjadi tanda bahwa pemulihan perlahan berjalan.

“Pemulihan mungkin belum selesai, tetapi pemerintah memastikan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan layak tetap menjadi prioritas utama,” tegas Dirjen Gogot.

Di tenda kecil tempat anak-anak bernyanyi, dan di ruang kelas berlumpur tempat murid-murid menata kembali mimpi mereka, pendidikan menemukan maknanya yang paling dasar. Bahwa di tengah galodo, hak untuk belajar, tertawa, dan bermimpi harus tetap menyala—meski pelan, meski dimulai dari tenda darurat.*

-o0o-

*Diolah dari berbagai sumber, di antaranya:

- https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14322-momen-mendikdasmen-bersama-murid-paud-di-kelas-psikososial-t
- https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14307-murid-sman-1-batang-anai-kehadiran-mendikdasmen-meringankan-
- https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14305-mendikdasmen-serahkan-bantuan-di-sma-negeri-1-batang-anai-su
- https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14361-proses-pembelajaran-di-wilayah-terdampak-bencana-diatur-flek

large_download (2).jpg

medium_download (2).jpg

small_download (2).jpg

thumbnail_download (2).jpg

download (2).jpg

Kelas psikososial di tenda-tenda darurat adalah upaya memulihkan harapan sekaligus mengembalikan rasa aman dan optimisme murid-murid. Sementara kehadiran Mendikdasmen beserta Dirjen PAUD Dasmen menambah semangat bagi warga se

Memantik Harap di Tenda Darurat

RECENT NEWS

BERITA TERKINI

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat merespons bencana tanah longsor yang berdampak pada satuan pendidikan di Kabupaten Langkat. Sebagai langkah penanganan, BPMP Sumut melaksanakan pemasangan dua tenda kelas darurat di UPT SDN 058123 Desa Alur Pakis, Kecamatan Brandan Barat, pada Jumat, 19 Desember 2025.

Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi lintas unit pelaksana teknis di lingkungan Kemdikdasmen guna memastikan keberlangsungan layanan pendidikan bagi peserta didik meskipun fasilitas sekolah mengalami kerusakan berat akibat bencana.

![Untitled-1.jpg](/uploads/Untitled_1_5e9a026d18.jpg)

Berdasarkan hasil penilaian tim di lapangan, kondisi UPT SDN 058123 dinilai cukup mengkhawatirkan. Sekolah  tersebut mengalami kerusakan serius akibat terjangan banjir  dari area perkebunan sawit.

Hasil pemantauan juga menunjukkan adanya retakan tanah yang masih aktif di area perbukitan, sehingga potensi terjadinya bencana susulan masih cukup tinggi. Kondisi ini menyebabkan bangunan sekolah roboh dan tidak lagi aman untuk digunakan sebagai sarana pembelajaran.

Pelaksanaan operasi kemanusiaan ini melibatkan kolaborasi antardaerah. Pelepasan tim dilakukan langsung oleh Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara, didampingi oleh Kepala BPMP Kepulauan Riau dan Kepala BPMP Nusa Tenggara Barat.

Dalam pelaksanaannya, Kepala BPMP Nusa Tenggara Barat bertindak sebagai pimpinan delegasi di lapangan, didampingi oleh Nasir selaku koordinator, serta tim pendamping dari BBPMP Jawa Barat dan BPMP Nusa Tenggara Barat. Tim gabungan yang terdiri atas 10 personel, yang meliputi ASN, PPPK, dan tenaga pendukung, berhasil mendirikan dua unit tenda kelas darurat dengan bobot logistik masing-masing sebesar 180 kilogram..

![WhatsApp Image 2025-12-19 at 22.50.12.jpeg](/uploads/Whats_App_Image_2025_12_19_at_22_50_12_49f57d719c.jpeg)

Rangkaian kegiatan dimulai pada pukul 08.10 WIB dengan pergeseran logistik dari Posko BPMP Provinsi Sumatera Utara. Setibanya di lokasi pada pukul 10.15 WIB, tim langsung melakukan koordinasi untuk menentukan titik aman pendirian tenda.

Pendirian tenda kelas darurat berjalan dengan lancar. Tenda pertama selesai pada pukul 12.15 WIB dan tenda kedua rampung pada pukul 15.10 WIB. Kegiatan diakhiri dengan pengarahan sekaligus serah terima tenda kelas darurat dari Kepala BPMP Nusa Tenggara Barat yang mewakili Kemendikdasmen kepada Kepala UPT SDN 058123 selaku penerima manfaat.

![WhatsApp Image 2025-12-19 at 22.50.10.jpeg](/uploads/Whats_App_Image_2025_12_19_at_22_50_10_05ae4a1c54.jpeg)

Setelah menyelesaikan pemasangan tenda di Desa Alur Pakis, tim gabungan dijadwalkan melanjutkan kegiatan pada Sabtu, 20 Desember 2025, dengan agenda penanganan satuan pendidikan terdampak lainnya sesuai koordinasi dan penunjukan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

Kemendikdasmen berharap layanan pendidikan darurat dapat segera terfasilitasi serta membantu mengurangi dampak psikologis yang dialami peserta didik akibat bencana..*

large_WhatsApp Image 2025-12-19 at 22.50.07.jpeg

medium_WhatsApp Image 2025-12-19 at 22.50.07.jpeg

small_WhatsApp Image 2025-12-19 at 22.50.07.jpeg

thumbnail_WhatsApp Image 2025-12-19 at 22.50.07.jpeg

WhatsApp Image 2025-12-19 at 22.50.07.jpeg

Kemendikdasmen Gerak Cepat, Dirikan Tenda Kelas Darurat di Lokasi Longsor Langkat

MOMEN pembagian rapor sering kali menjadi peristiwa yang menegangkan, bukan hanya bagi anak, tetapi juga bagi orang tua. Harapan yang tinggi terhadap prestasi akademik anak kerap berujung pada rasa kecewa ketika hasilnya belum sesuai ekspektasi.

Padahal, nilai rapor bukanlah cerminan utuh dari kemampuan dan masa depan anak. Cara orang tua menyikapi rapor justru berperan besar dalam membentuk mental, kepercayaan diri, dan semangat belajar mereka ke depan.

Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan orang tua ketika nilai rapor anak belum memuaskan? Berikut panduan yang bisa diterapkan langkah demi langkah.

**Tenangkan Diri Sebelum Bereaksi**

Langkah pertama adalah mengendalikan emosi. Tarik napas sejenak sebelum memberikan respons. Hindari memarahi anak atau membandingkannya dengan saudara maupun teman sebaya. Ingat, setiap anak memiliki kecepatan dan cara belajar yang berbeda. Sikap tenang orang tua membantu anak merasa aman untuk terbuka.

**Hargai Usaha, Bukan Hanya Angka**

Alih-alih fokus pada nilai yang rendah, apresiasi proses belajar anak. Tanyakan apa saja yang sudah mereka upayakan selama satu semester. Berikan pujian atas mata pelajaran yang nilainya baik atau menunjukkan peningkatan. Pengakuan atas usaha akan menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi untuk memperbaiki kekurangan.

**Ajak Anak Berdiskusi, Bukan Diinterogasi**

Gunakan momen rapor sebagai kesempatan berdialog. Tanyakan dengan nada hangat mata pelajaran apa yang dirasa sulit dan mengapa. Dengarkan cerita anak tanpa menyela atau menghakimi. Dari diskusi ini, orang tua bisa memahami akar masalah dan mencari solusi bersama.

**Libatkan Guru sebagai Mitra**

Jika diperlukan, komunikasikan hasil rapor dengan wali kelas atau guru mata pelajaran. Guru dapat memberikan gambaran tentang perilaku belajar anak di sekolah serta rekomendasi strategi yang tepat. Kolaborasi orang tua dan guru akan membuat pendampingan belajar anak lebih terarah.

**Ganti Hukuman dengan Dukungan Nyata**

Hukuman jarang efektif meningkatkan prestasi belajar. Sebaliknya, ciptakan suasana rumah yang kondusif untuk belajar. Atur jadwal belajar yang realistis, dampingi anak saat belajar, atau pertimbangkan bantuan tambahan seperti bimbingan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anak.

Nilai rapor hanyalah catatan sementara, bukan penentu masa depan. Yang jauh lebih penting adalah menjaga kesehatan mental anak dan hubungan yang hangat antara orang tua dan anak. Dengan pendampingan yang sabar, penuh empati, dan konsisten, hasil belajar yang belum optimal hari ini bisa menjadi pijakan menuju pencapaian yang lebih baik di semester berikutnya.

large_8d979645-f8c3-49a7-b9e9-eceace4b8be5.jpg

medium_8d979645-f8c3-49a7-b9e9-eceace4b8be5.jpg

small_8d979645-f8c3-49a7-b9e9-eceace4b8be5.jpg

thumbnail_8d979645-f8c3-49a7-b9e9-eceace4b8be5.jpg

8d979645-f8c3-49a7-b9e9-eceace4b8be5.jpg

Cara Bijak Menyikapi Nilai Rapor Anak agar Semangat Belajarnya Tetap Terjaga

DIREKTORAT Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dasmen), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), menggelar Forum Konsultasi Publik tentang Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non-Formal di Hotel Sultan, Jakarta, pada Kamis, 18 Desember 2025.

Forum ini dilaksanakan sebagai bagian dari uji publik Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non-Formal yang akan berlangsung selama tiga hari, 18–20 Desember 2025.

Sekretaris Ditjen PAUD Dasmen, Eko Susanto, dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini terdapat tiga regulasi terpisah yang mengatur pendirian satuan pendidikan, yakni Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014, dan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014. Seiring dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan layanan pendidikan, ketiga regulasi tersebut dinilai perlu diselaraskan dan diperbarui.

![GEL09536[1] - B.jpg](/uploads/GEL_09536_1_B_27162bbc7e.jpg)

“Sejak diterbitkannya peraturan tersebut hingga saat ini telah terjadi berbagai perkembangan kebijakan yang perlu kita akomodasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi baru yang memberikan kemudahan sekaligus kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan dalam proses perizinan pendirian satuan pendidikan,” ujar Eko.

Ia menambahkan, tantangan pemerataan akses pendidikan masih menjadi persoalan, mengingat masih banyak kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan yang memadai, baik dari sisi ketersediaan maupun daya tampung. Regulasi baru diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut sekaligus menjamin kualitas layanan pendidikan.

Menurut Eko, tujuan forum konsultasi publik ini antara lain untuk menyerap masukan, saran, dan kritik dari para pemangku kepentingan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam perumusan kebijakan, serta memastikan regulasi yang disusun dapat diterapkan secara efektif di seluruh daerah dengan memperhatikan kondisi geografis dan karakteristik wilayah.

Forum ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, unsur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Agama, Kementerian Hukum, dan Bappeda. Hadir pula badan penyelenggara pendidikan, yayasan, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Dasmen, Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa rancangan peraturan ini bertujuan menyatukan pengaturan pendirian satuan pendidikan formal, non-formal, dan PAUD dalam satu kerangka regulasi yang lebih sederhana dan mudah diterapkan.

![GEL09662[1] - A.jpg](/uploads/GEL_09662_1_A_6877a1d057.jpg)

“PAUD memiliki dua entitas, formal dan non-formal. Keduanya perlu diwadahi secara jelas dalam satu pengaturan agar memudahkan dinas pendidikan dalam memberikan atau memperpanjang izin pendirian satuan pendidikan,” jelas Gogot.

Ia menyoroti sejumlah isu penting yang akan diatur, antara lain status pemanfaatan hak atas tanah, kelembagaan penyelenggara pendidikan, serta kesesuaian dengan kebijakan daerah. Gogot juga mengungkapkan masih adanya ketimpangan ketersediaan satuan pendidikan, di mana ada ribuan kecamatan belum memiliki SMA, serta masih terdapat desa yang belum memiliki layanan PAUD.

“Perizinan harus dipermudah, khususnya bagi daerah-daerah yang belum memiliki satuan pendidikan yang dibutuhkan, agar akses layanan pendidikan semakin terbuka dan merata,” ujarnya.

Dalam arahannya, Gogot menegaskan tiga prinsip utama yang menjadi landasan kebijakan pendidikan, yakni inklusif, adaptif, dan partisipatif. Menurutnya, seluruh regulasi pendidikan harus menjamin layanan yang adil dan tidak diskriminatif, mampu menjawab tantangan masa depan melalui penguatan kompetensi peserta didik, serta disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Melalui forum ini, kami mengundang Bapak dan Ibu semua untuk berpartisipasi aktif, memberikan usulan, tanggapan, bahkan curahan pengalaman di lapangan, agar kebijakan yang kita susun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Kemendikdasmen menargetkan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal ini dapat diselesaikan dan diusulkan untuk diundangkan sebelum akhir tahun 2025.*



BERITA